Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Padang Panjang · 29 Sep 2021 20:40 WIB ·

Pemko Padang Panjang Dukung Gubernur Prioritaskan SPM


 Pemko Padang Panjang Dukung Gubernur Prioritaskan SPM Perbesar

Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, SP, meminta seluruh pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat. Menurutnya SPM menjadi wajib dan mutlak lantaran kinerja bukan lagi tentang standar operasional prosedur (SOP), melainkan sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

“Jangan sampai ada warga Sumbar yang tidak mendapat pelayanan dasar,” ungkap Buya Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumbar di Balroom ZHM Premiere, Padang, Rabu (29/09/2021).

Wakil Wali Kota, Drs. Asrul yang turut hadir pada rakor bertajuk Optimalisasi Program Pembangunan Khususnya Bidang Pelayanan Dasar dalam Rangka Mewujudkan Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan itu, mendukung pernyataan gubernur.

“Kita mendukung dan sependapat dengan yang disampaikan gubernur. Hingga saat ini, Pemko terus mendorong pelayanan prima selalu terwujud di tengah masyarakat. Hal ini telah terbukti seperti pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti RSUD, Dukcapil dan OPD lainnya. Pelayanan pemerintah di Kota Padang Panjang bahkan mendapat apresiasi di tingkat nasional dan provinsi,” katanya.

Kendati begitu, lanjutnya, Pemko tidak mau berpuas diri. “Kita tidak boleh berpuas diri. Pelayanan masyarakat harus terus ditingkatkan kualitasnya. Terus berinovasi memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Selain pelaksanaan SPM, gubernur turut mengamanatkan beberapa tugas mandatori lainnya yang merupakan bagian dari pencapaian SPM. Yakni pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), aksi konvergensi penurunan stunting, kabupaten dan kota Sehat, suistainable development goals (SDG’s), penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal dan survei layanan rujukan terpadu.

Kemudian, salah satu permasalahan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah, menurut Mahyeldi adalah penyediaan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat. Lalu, permasalahan infrastruktur, tingginya angka kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),serta permasalahan lain yang terkait dengan pelayanan dasar
Hal ini menjadi tugas utama bagi Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatasi berbagai permasalahan. (AL)

Hits: 0

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ukur Kinerja Jajaran, Kapolres Padang Panjang Pimpin Anev Mingguan

27 September 2022 - 20:34 WIB

Wako Fadly Lantik Kabid Sapras Disporapar Padang Panjang, Syahrinal E Gantikan Agung SP

23 September 2022 - 17:22 WIB

SMP Hikmah Melaju Ke Babak Final Lomba Cerdas Qur’an Padang TV

22 September 2022 - 10:09 WIB

Tertibkan Personil, Si Propam Polres Padang Panjang Gelar Gaktibplin

21 September 2022 - 20:00 WIB

Jalin Sinergitas, Rupajang MoU Dengan Polres Padang Panjang

21 September 2022 - 13:36 WIB

Pansel Pastikan Proses Seleksi KI Berjalan Sesuai Aturan

19 September 2022 - 13:38 WIB

Trending di Padang Panjang