Menu

Mode Gelap
Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejari Sijunjung Gelar Jalan Santai Unit Kerja Kantor Imigrasi Dharmasraya Akan Dibentuk, Sutan Riska : Urus Paspor Tak Perlu ke Luar Daerah Padang Kembali Cari Wali Kota Cilik Bersama Mentari Meraih Mimpi Menuju Indonesia Emas 2045 Wagub Sumbar: Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk Hadapi Tantangan Global

Opini · 27 Sep 2020 09:05 WIB ·

Wartawan, Hak dan Kewajibannya (2)


 Wartawan, Hak dan Kewajibannya (2) Perbesar

Catatan : Kamsul Hasan, SH, MH

Masih terkait soal peran ahli pers dalam penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Selain ditanya mengenai apa dan siapa wartawan ditanya pula hak dan kewajibannya.

Bila definisi wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik dan produknya disiarkan pada media berbadan hukum pers, apakah wartawan tidak boleh dimintai keterangan polisi ?

Pertanyaan ini terkait dengan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, mengenai HAK TOLAK. “Dalam mempertahankan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak”.

Penerapan pasal ini memang masih rancu dan ada wartawan yang tidak mau memenuhi panggilan polisi dengan alasan dilindungi HAK TOLAK. Padahal hak tolak bukan untuk menolak panggilan polisi.

Silakan baca penjelasan Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi seperti ini. “Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.
Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.”

Jadi, HAK TOLAK itu hak wartawan untuk tidak menyebutkan sumber berita tertutup baik saat dimintai keterangan polisi maupun di pengadilan, bukan untuk mengabaikan penegak hukum.

Wartawan harus hadir ketika diminta oleh penegak hukum. Saat pemeriksaan berhak didampingi penasihat hukum baik dari perusahaan dan atau organisasi.

Saat diperiksa itulah wartawan memiliki kekebalan untuk tidak menyebut sumber tertutupnya. Bila pertanyaan melebar ke materi lainnya, wartawan bisa gunakan Pasal 12 UU Pers.

Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang
bersangkutan.
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Setelah itu wartawan menyatakan keberatan untuk diperiksa lebih lanjut.

(Jakarta, 26 September 2020)

Kamsul Hasan merupakan Ahli Pers, Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen LISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014.

Hits: 151

Artikel ini telah dibaca 265 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Penyalahgunaan Jabatan dan Kekuasaan Oleh Intelektual Terhadap Orang yang Dipimpinnya

23 September 2022 - 12:46 WIB

HUT Lantas ke-67, Kapolri Resmikan Program Prioritas ETLE Nasional di 34 Polda

22 September 2022 - 17:47 WIB

Bupati Kuansing Suhardiman Terima langsung Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

22 September 2022 - 15:42 WIB

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Atas Capaian Opini WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut dari Sri Mulyani

22 September 2022 - 10:12 WIB

Ketum PJS Kutuk Aksi Penganiayaan Jurnalis di Kawarang

21 September 2022 - 10:19 WIB

Umi Harneli Hadiri Rakernas Dewan Kerajinan Nasional 2022

20 September 2022 - 10:35 WIB

Trending di Nasional