Wagub Sumbar Nasrul Abit pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi
BUKITTINGGI, TOP SUMBAR — Lulusan sekolah pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya mampu menjadi kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota, bukan hanya sebatas camat atau lurah. Disayangkan di Sumbar ini belum memperlihatkan hasil yang lebih baik, seperti daerah-daerah lain di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu (25/4).
“Seharus setiap kader ke-pamongan dalam massa tugasnya, membangun rasa pertemanannya yang erat dengan siapa saja. Baik itu tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya ketika memulai karier dari lurah, camat dan lain sebagainya,” ujar Nasrul Abit.
Dilanjutkan Nasrul Abit, dan bagaimana pertemanan itu memberikan rasa simpatik yang hebat, saling membesarkan dan mendukung kepada yang bersangkutan, setiap program dari setiap pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya membangun dan menggalang kekompakan dalam kelompok tamatan sekolah semata.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 (tiga) K. K pertama koordinasi, yaitu pemerintah mesti mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi ini berjalan dengan baik, dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Betapa persoalan koordinasi begitu lemah terjadi selama ini, bukan saja di pemerintahan daerah, akan tetapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat,” ungkap Nasrul Abit.
Disebutkan Nasrul Abit, ketika kami diundang oleh salah satu kementerian, dalam pertemuan jam 9.00 WIB bersama presiden, tahu-tahu mendadak presiden ada acara dengan yang lain pada jam yang sama. Sehingga ketika presiden akan tiba di lokasi acara, kami sudah tidak ada lagi di lokasi acara. Karena jadwal pertemuan lain sudah menunggu. Betapa koordinasi menjadi sesuatu yang penting dalam menyukseskan sebuah acara, dan kegiatan pembangunan.
“K kedua adalah kalaborasi, yaitu penyelenggaraan pemerintah melakukan kalaborasi, guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga apa yang ingin dapat dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri,” terangnya.
K ketiga adalah konsensus, lanjut Nasrul Abit, dimana konsensus mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggungjawab dengan dedikasi kepedulian menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan. Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus.
“Seorang pimpinan amat menyakitkan apabila dibohongi, didustai oleh anak buahnya. Bagi saya lebih baik berterus terang, dan memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Daripada memuji, tapi menjerumuskan pimpinan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS). Satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Nasrul Abit.
Dikatakannya, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja ini dapat menjadi inspirasi, dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Ia berterimakasih kepada Aristo Munandar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menyalurkan dana Pokirnya untuk menyelesaikan monumen yang membanggakan bagi Sumatera Barat tersebut.
Ia menjelaskan, sejarah dan perkembangan pendidikan pamongpraja ini menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, bahwa di lokasi ini pernah berdiri sekolah kader kepamongan yang mengantarkan penyelenggaraan pemerintah untuk mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik dalam menyukseskan pembanguan daerah.
“Agar monumen ini dapat terpelihara dengan baik, karena wilayah ini bagian dari Kota Bukittinggi, sebaiknya kita serahkan kepada Pemko Bukittinggi. Selain akan terawat dengan baik, juga akan menambah destinasi wisata Kota Bukittinggi untuk selalu dikunjungi oleh semua orang sebagai daerah wisata di Sumatera Barat,” kata Nasrul Abit.
Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala RS Ahmad Muchtar, Pamong Senior Akmal Firdaus, Djohermansyah Djohan, Aristo Munandar, Rusdi Lubis, Yohannes Dahlan, Damsuar, Nasir Ahmad dan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumatera Barat. (Syafri/rel)
