Percepat Pembangunan Sarana Prasarana, Tim Menko Kemaritiman Tinjau Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat

454

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia bersama Tim Bina Marga, PUPR, Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) langsung meninjau pembangunan pelabuhan laut Teluk Tapang Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Dalam kunjungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia didampingi oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, sekaligus melihat dan membicarakan percepatan proses pembangunan pelabuhan laut Teluk Tapang Air Bangis.

“Pelabuhan Laut Teluk Tapang Air Bangis sudah ada, namun belum ada sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti pembangunan jalan menuju pelabuhan,” kata Asisten Deputi Inspratruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Maritim Djoko Hortoyo, Selasa (04/08/2020) siang.

“Untuk itu, dua Kementirian PUPR dan Kementerian Perhubungan bersama Pelindo menyatakan mau melakukan kerjasama dalam pembangunan pelabuhan,” terangnya.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya ingin membangun kawasan pesisir Sumbar, agar tidak terlalu tertinggal jauh dengan daerah lain.

Dengan adanya pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke lokasi pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat maka mempermudah proses transportasi di Pelabuhan Teluk Tapang.

Ia menerangkan, bahwa adapun progress pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan trase jalan dari pertigaan Bunga Tanjung hingga ke lokasi pelabuhan sepanjang 33,86 kilometer, pengaspalan sepanjang 7,7 km, pengerasan jalan sepanjang 15,65 km, serta pembangunan jembatan sebanyak tujuh unit dari total 13 unit dengan satu unit dilaksanakan di tahun 2020.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan Teluk Tapang ini telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Visibility Study (VS), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan tahun 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus 2020.

“Dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progress yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kemenhub, melalui Kemen LHK serta pengalihan pemilik / pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.

“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan jalan dan sarana prasarana yakni perkantoran menuju pelabuhan laut Teluk Tapang Air Bangis belum selesai dibangun.

Ia menambahkan pembebasan hutan lindung juga dipercepat dan masalah kehutanan juga dapat tuntas hendaknya. Sebab, anggaran untuk pembangunan jalan dan sarana lainnya sudah ploting oleh pemerintah pusat hingga 2024.

“Berharap penuntasan pembangunan Teluk Tapang dapat segera dituntaskan agar bisa beroperasi pelabuhan,” tuturnya.

Menurutnya keberadaan pelabuhan Teluk Tapang akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Pasaman Barat dan Sumbar umumnya.

“Hasil sumber daya alam yang ada di Pasaman Barat, Mandailing Natal Sumatera Utara dan daerah lainnya bisa memanfaatkan pelabuhan Teluk Tapang nantinya,” katanya.

Kepala Sub Koordinator Perencanaan Teknis Direktoral Jenderal Pembangunan Jalan Bina Marga PUPR David E Pasaribu mengatakan pihaknya sudah melihat langsung kondisi pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis.

Saat ini sudah delapan kilometer sudah terealisasi dan sekitar 80 persen belum terilisasi. Ada sekitar 14 jembatan belum dibangun.

Ia menyebutkan terkait dengan dana nanti tentunya akan koordinasi dengan Menko Maritim. Sebab, Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi kelapa sawit dan biji besi.

Kesempatan lain, Bupati Pasaman Barat, H Yulianto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Joni Hendri mengatakan proses pembangunan Teluk Tapang memang butuh perjalanan panjang.

“Kita tetap selalu koordinasi ke pusat. Karena bagaimanapun Pemkab Pasaman Barat tidak mampu berbuat sendiri, selalu koordinasi kepada Menko Maritim,” katanya.

Untuk tahun lalu dianggarkan sebanyak 42 milyar rupiah untuk jalan dan tahun ini sekitar 13 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2021 sampai 2024 telah diploting anggaran sebesar 816 milyar rupiah lebih.

Ia menerangkan, sedangkan untuk pembangunan perkantoran, lahan parkir dan sarana prasarana pendukung lainnya sedang merampungkan detil engineering design.

(SR)

loading...