Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat peresmian gedung baru LPMP di Kota Padang
PADANG, TOP SUMBAR — Menurut catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat, yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari 115 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri dan swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Padang. Baru 28 sekolah yang menjalani UNBK.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan peresmian gedung baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kota Padang, Kamis (26/4).
“Saya kaget, di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas. Ini “prestasi” yang tersendiri. Saya garis bawahi, supaya terus ditingkatkan,” ujar Muhadjir Effendy.
Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya karena masih banyak SMP/MTs di Kota Padang yang masih ujian dengan kertas.
Lebih lanjut Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemprov atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun fasilitas sekolah.
“Perlu diingat, melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Saya tidak ingin adanya saling lempar tanggungjawab dalam upaya pembangunan pendidikan,” tegas Muhadjir Effendy.
Dilanjutkan Muhadjir Effendy, di lapangan memang sering terjadi masalah, karena sekolah itu pembagian yang ekstrem. Padahal itu secara nomenklatur saja, satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem pahami otonomi ini.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK.
“Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda,” katanya.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumatra Barat memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat yang “hanya” Rp6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat juga berkisar di angka Rp1,6 triliun.
Beban APBD Sumatera Barat, lanjutnya, mulai bertambah dengan pindahnya kewenangan kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai harus bertambah Rp1,4 triliun. Meski begitu, alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp700 miliar. Kondisi ini mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP, atau SMA.
“Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan. Saya pikir Pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai. Karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas,” jelas Nasrul Abit.
Nasrul Abit menekankan pentingnya UNBK bagi siswa, dibanding Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Alasannya, ujian masuk universitas pun dilakukan sudah mulai dilakukan berbasis komputer. Artinya penting bagi pemerintah untuk mulai mengenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman, menambahkan bahwa secara umum proses UNBK berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet yang lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan.
Tak hanya itu, Burhasman juga mengatakan bahwa SMP atau MTs yang ‘bertetangga’ dengan SMA/SMK yang memiliki fasilitas komputer memadai, sebetulnya diperbolehkan secara regulasi untuk menumpang ujian. Namun ternyata opsi ini belum banyak dipilih oleh kepala SMP/MTs yang belum menjalankan UNBK.
“Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap. Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya? Kasihan anak-anak kata kepala sekolahnya,” ungkap Burhasman.
Secara rinci, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di Sumatera Barat sebanyak 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.(Syafri/rel)
