Pemprov Sumbar Bersama Balitbang ESDM Bekerjasama Terkait Pasokan Listrik Pengembangan Teluk Tapang

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama Kepala Badan Litbang ESDM, Bupati Pasaman Barat Syahiran serta yang lainnya

PADANG, TOP SUMBAR — Pasokan listrik berbasis energi baru dan terbarukan bagi pengembang Pelabuhan Teluk Tapang, Kabupaten Pasaman Barat, dan potensi cold storage untuk penyimpanan berbagai macam produk, dapat segera dibangun karena pasokan listrik sudah tersedia.

Hal itu dibahas dan disampaikan dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dengan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan (Litbang) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Bupati Pasaman Barat Syahiran di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat, Jumat (9/3).

“Produksi ikan tangkap Kabupaten Pasaman Barat cukup melimpah, dan para nelayan seringkali kesulitan mendapatkan balok es untuk mengawetkan ikan pada saat ikan melimpah,” kata Nasrul Abit.

Selaku Ketua Satuan Tugas Investasi Sumatera Barat, Wakil Gubernur Nasrul Abit memaparkan, selama ini truk CPO dari Pasaman Barat menempuh perjalanan 300 km selama 10 jam menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Pelabuhan besar ini sering kali mengalami kelebihan kapasitas, sehingga mengakibatkan waktu tunggu muat barang hingga 10 hari,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menjelaskan bahwa potensi dari penggunaan pelabuhan tersebut sudah ada.

“Wilmar merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia, ia sudah berminat untuk menggunakan pelabuhan Teluk Tapang, jika pelabuhan tersebut beroperasi,” terangnya.

Nasrul Abit memastikan perlunya koordinasi dengan PT Pelindo II, Dinas Perhubungan dan Kemenko Maritim untuk memastikan pelabuhan Teluk Tapang dapat termanfaatkan.

Sehari sebelumnya, Kepala Badan Litbang ESDM bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, dan perwakilan PT Pelindo II. Meninjau lokasi pelabuhan Teluk Tapang untuk mengetahui secara detil, kondisi yang ada saat ini dan rencana pengembangannya.

Berdasarkan peninjauan tersebut Kepala Badan Litbang ESDM mengusulkan, agar infrastruktur jalan dan listrik dibangun terlebih dahulu, agar pelabuhan dapat beroperasi lebih cepat.

Kepala Badan Litbang ESDM, F. X. Sutijastoto menjelaskan, pengembangan pelabuhan Teluk Tapang akan mendorong pembangunan perekonomian dan membuka pasar energi. Aset pelabuhan ini bisa dikembangkan setelah dikaji bersama PT Pelindo II.

“Apabila pelabuhan ini dioperasikan dan berkembang, manfaat ekonominya cukup besar,” ucap F. X. Sutijastoto.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,(PPPTKEBTKE) Yunus Syaifulhak menjelaskan, pasokan energi listrik Teluk Tapang  dapat dipasok dari pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

“PLTPB tersebut sudah membor 14 sumur dan sudah siap untuk menggerakkan turbin berkapasitas 60 MW dari 500 MW yang direncanakan,” paparnya.

Yunus Syaifulhak menambahkan, tahun ini ditargetkan sudah bisa memproduksi listrik 40 MW. Selain itu juga bisa  dengan membangun jaringan listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Agam.

“Di sekitar Pasaman juga sudah ada perusahaan yang akan mengembangkan PLTPB Cubadak, dengan potensi 60 MW dan Bonjol dengan kapasitas 200 MW,” katanya.

Project Management Advisor Badan Litbang ESDM, Syaiful Manan menjelaskan bahwa perlu diperjuangkan revitalisasi aset pelabuhan.

Tahap pertama adalah pembicaraan dengan Dinas Perhubungan terkait pengelolaan aset. Pelabuhan  ini sebaiknya dikelola PT Pelindo II dan melibatkan BUMD. Untuk jangka panjang BUMD mendapat transfer teknologi dan diasistensi oleh Pelindo II sehingga bisa independen.

“Perlu dibuatkan kerja sama operasi dengan jangka waktu yang jelas, antara 15-20 tahun dengan Pelindo II. Sehingga pengelolaan dapat dipindahkan ke pemerintah daerah,” ucapnya seraya menyarankan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat menguraikan, saat ini sudah ada 122 hektar lahan untuk pelabuhan Teluk Tapang dan rest area, serta memiliki 12 tapak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan perubahan ijin penggunaan lahan seluas 168 hektar. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menilai lahan tersebut sudah cukup untuk pembangunan gudang, kantor, cold storage dan fasilitas lainnya. (Syafri)

Pos terkait