Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat
PADANG, TOP SUMBAR — Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014, tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar), mengharuskan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) ikut andil dalam pembangunan pariwisata.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat saat ditemui awak media, Jumat sore (23/8) Mengatakan, seluruh OPD Pemprov wajib memberikan kontribusi untuk sektor ini, jangan diberatkan untuk satu OPD saja yaitu dinas pariwisata.
“Pada proses pembahasan merujuk kepada isu strategis sesuai dengan perkembangan daerah yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis mitigasi bencana dan pariwisata berbasis norma agama serta budaya,” ucapnya.
Dilanjutkan Hidayat, selama ini pembagunan pariwisata hanya diberatkan kepada satu OPD saja, kedepan mereka mesti memberikan alokasi anggaran untuk penguatan sektor wisata.
“Muatan krusial yang disuguhkan pada Ranperda, adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki akses untuk menuju tempat wisata. Dalam satu Pasal Ranperda ini mengatakan, pengembangan sarana prasarana penunjang termasuk akses transportasi, meningkatkan ketersediaan modal transportasi untuk menuju wilayah destinasi,” katanya.
Dia melihat destinasi wisata Sumbar hanya terkendala akses, jika investor ingin menanamkan modal tidak perlu dengann biaya tinggi karena fokusnya adalah akses, pemerintah kabupaten/ kota mesti menyiapkan peta potensi wisata daerah. Hal itu akan menjadi acuan dalam proses pendalaman.
Sebelumnya Ranperda ini telah dilakukan Uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.
Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan arah pembangunan pariwisata Sumatera Barat dari destinasi wisata regional menjadi internasional. Meski demikian, konteks Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan.
Sementara itu Ketua tim pembahas Aristo Munandar mengatakan untuk membangun pariwisata mesti melibatkan seluruh unsur sehingga mampu meberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.
Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan daerah. Saat ini, koordinsi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/ kota dan provinsi kurang optimal. Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.
“Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, keramah tamahan masyarakat mempengaruhi pengembangan,” katanya. (Syafri)
