PADANG, TOP SUMBAR–Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Delma Putra menyentil sikap dan kinerja Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah terkait sering blusukan dan turun tangan sendiri ke lapangan. Delma Putra menegaskan, tugas seorang wali kota bukan menjadi tukang sapu di jalanan, tetapi sebagai seorang kepala daerah harus mampu mengait dana dari pusat, katanya.
“Tugas wali kota bukan menyapu jalan, tetapi harus mampu mengait dana APBN. Kalau menyapu di jalanan itu sudah ada dinas teknis yang mengurus,” ujarnya kepada wartawan di ruangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Senin, (5/2/2018).
Delma menilai, walikota saat ini belum memiliki kemampuan mengait dana APBN. Pasalnya, katanya, pembangunan di kota ini masih banyak yang belum terealisasi.
“Kalau hanya mengandalkan dana APBD mana bisa. Dana APBD itu terbatas. Kita harus bangun insfrastruktur kota ini dengan dana APBN. Makanya, kita butuh walikota yang mampu mengait dana dari pusat,” tegasnya.
Bahkan, Delma membandingkan dengan wali kota sebelumnya, yaitu Fauzi Bahar yang dia nilai lebih mampu mengait dana pusat, sehingga Kota Padang pasca gempa dapat dibangun kembali.
“Terlepas dari kekurangannya, yang jelas dia mampu mengait dana dari pusat. Itu harus kita akui, sehingga banyak pembangunan pasca gempa bisa dilaksanakan,” cakapnya.
Saat ini, cakap Delma, pasca banjir bandang saja di Pasia Nan Tigo Koto Tangah yang mengakibatkan jembatan putus, tak mampu dibangun kembali. Padahal, jembatan itu putus dan rusak sudah sejak tahun 2015.
“Saya contohkan saja jembatan Pasia Nan Tigo yang putus sejak Mei 2015 oleh banjir bandang. Sampai saat ini tidak ada realisasi pembangunannya,” tegasnya.
Padahal, jembatan Pasia Nan Tigo itu memiliki fungsi yang sagat vital, yaitu menghubungkan dua kampung. Disamping itu, sesuai program unggulan walikota terkait pariwisata, Pantai Pasia Djambak merupakan objek wisata. Untuk ke Pasia Djambak dibutuhkan jembatan itu.
Untuk membangun kembali jembatan Pasia Nan Tigo tersebut, jelas Delma lagi, dibutuhkan dana Rp5 miliar. Dan itu tidak mungkin didanai oleh dana APBD, tetapi harua melalui dana APBN.
“Tapi sama-sama kita lihat kenyataanya, sampai saat ini tidak ada realisasinya. Makanya kami lihat walikota saat ini tidak mampu mengait dana dari pusat,” pungkasnya. (H/by)
