LIMAPULUH KOTA,— Komitmen Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi muwujudkan penatakelolaan pemerintahan yang bersih dan transparan benar-benar terwujud. Buktinya,
semenjak dilantik pada 2016 lalu, sudah empat kali dirinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara berturut-turut.
Membanggakan, atas prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota diganjar penghargaan Capaian Standar Tertinggi oleh Menteri Keuangan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Penghargaan yang ditandatangani menteri Keuangan, Sri Mulyani, itu diterima Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi melalui Sekretaris Direktorat Jendral Pembendaharaan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih di Ballroom Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (21/10).
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi ketika dimintai komentarnya mengatakan apresiasi dan rasa bangganya atas penghargaan yang diberikan Menteri Keuangan RI tersebut. Menurutnya, ini membuktikan bahwa jajaran pemerintah kabupaten Limapuluh Kota serius dalam mewujudkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Alhamdullillah, kita kembali menerima penghargaan dari kementrian Keuangan atas WTP LKPD tahun 2018. Terimakasih kepada semua pihak yang telah melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kita mendapat penghargaan pencapaian Standar Tertinggi,”ujarnya.
Irfendi meyakini, pemerintah daerah kabupaten Limapuluh Kota akan terus berupaya mempertahankan opini WTP ditahun-tahun berikutnya, karena sudah menjadi keharusan dalam mewujudkan pengelolaan akuntabilitas keuangan yang baik di daerah tersebut.
“Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jadikanlah hal ini sebagai momentum dalam memantapkan diri untuk tampil lebih baik lagi. Terus pacu semangat, dan pertahankan WTP yang telah diperoleh selama Empat tahun berturut-turut,“ajaknya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jendral Pembendaharaan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya mengapresiasi kepala daerah yang berhasil mempertahankan predikat WTP secara berturut-turut.
Menurutnya, ini mebuktikan bahwa kepala daerah berhasil mengawal pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan, kedepan seluruh instansi di pemerintah terus melakukan langkah strategis dan terobosan dalam menindaklanjuti temuan serta rekomendasi dari BPK yang sudah disampaikan, sehingga seluruh laporan keuangan dapat memperoleh Opini WTP kembali.
“Kemenkeu RI merasa bangga, dengan ini penggunaan uang rakyat menjadi semakin akuntabel dan transparan,”tutupnya.
Sebelumnya, Kepala perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Ade Rohman menyebutkan, opini WTP merupakan suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh stackholder dalam mematuhi peraturan.
“Capain yang berhasil diperoleh tersebut, menunjukkan semua jajaran pemerintah daerah telah memiliki komitmen dalam memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara,”tutupnya.
Senada, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan, opini WTP merupakan salah satu perwujudan pengelolaan keuangan negara yang sehat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, dirinya meminta pengelolaan anggaran di seluruh pemerintah daerah dapat terus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan, tetapi juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Selamat atas predikat yang diraih, saya berharap predikat tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Teruslah melakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sejak dari tahap perencanaan hingga pertangungjawaban,”jelasnya. (ton)
