PADANG, TOP SUMBAR — Bimbingan teknis (Bimtek) angkatan III yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana yang menyeluruh mendatangkan fasilitator dari BNPB pusat.
Tenaga ahli BNPB, Bambang Sulistianto menyampaikan, dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan sejak tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Maka segala upaya penanganan darurat dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha.
“Pada penanganan darurat berlangsung, maka tahapan pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekontruksi juga segera dimulai dengan melakukan perhitungan atas akibat dan dampak bencana,” terangnya.
Ditambahkannya lagi, data dan informasi harus disajikan secara cepat namun bersifat sementara. Bambang menyatakan sampai dengan berakhirnya penanganan darurat data dan informasi masih bergerak dan belum stabil.
Bambang berharap dengan adanya Jitu Pasna peserta bisa menyediakan data secara cepat mengenai nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana yang meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor, serta gangguan akses, fungsi, peningkatan resiko, kajian dampak bencana pada bidang perekonomian, kehidupan manusia, sosial, budaya, dan lingkungan hidup di wilayah terdampak.
Adapun peserta Bimtek angkatan III ini dari BPBD 19 Kabupatan/kota, 62 sekretaris desa/kelurahan/nagari serta 14 jurnalis bencana di Sumbar. Usai pembekalan materi, peserta sebanyak 90 orang itu segera turun ke lapangan terdampak bencana di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. (Hanny)
