Anggaran Dipangkas, DPRD Sumbar Minta OPD Bekerja Maksimal

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar

PADANG, TOP SUMBAR — Disribusi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tahun 2020 akan mengalami pemangkasan. Meski demikian, kinerja harus tetap optimal.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Syafar saat ditemui awak media, Kamis (3/10).

Dia mengatakan sejumlah agenda besar akan dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya Pekan Nasional (Penas) Tani, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan anggaran sebesar Rp360 miliar dan itu telah ditampung dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Untuk pembukaan MTQ Nasional akan dilaksanakan di main stadion, Sikabu Kabupaten Padang Pariaman yang pengerjaan masih dikebut hingga akhir tahun 2019. Anggaran membengkak untuk melancarkan pelaksanaan, sehingga pemangkasan terjadi. Rp360 miliar merupakan nilai yang cukup besar,” ungkap Irsyad Syafar.

Anggaran sebanyak itu, dilanjutkan Irsyad Syafar, diatas distribusi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, kondisi ini jangan mempengaruhi kinerja. Terkait tersedotnya anggaran untuk beberapa angenda besar pemerintah provinsi, mengancam sejumlah pengerjaan infrastruktur masyarakat.

“Hal tersebut mesti disiasati dengan upaya menggunakan anggaran pemerintah pusat, salah satu yang menjadi perhatian abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel),” katanya.

Disebutkannya, beberapa daerah butuh dibangun dam pemecah ombak untuk mencegah abrasi yang mengancam permukiman penduduk. Untuk satu titik pembangunan diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar, jika dilihat dari postur APBD Sumbar tidak akan cukup.

Di rincikannya, terdapat enam kegiatan pada tahun 2020 diantaranya adalah yaitu MTQ, Penas Tani, Harganas, TDS, Pilkada dan pengiriman atlet pada PON ke-XX di Papua.

“Penggunaan anggaran harus memastikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian,” katanya.

Dia mengatakan secara umum pembahasan atas berbagai substansi mendasar dari rancangan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD 2020 yang telah disepakati merupakan hasil optimal yang bisa dicapai untuk dituangkan ke dalam rancangan APBD. (Syafri)

LEAVE A REPLY